Manfaat Program Promotif dan Preventif BPJS

Apa Itu Program Promotif dam Preventif BPJS

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan. Sementara itu, pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Pada Pasal 49 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan rumah sakit milik pemerintah maupun swasta mempunyai tanggung jawab untuk melakukan program ini. Hal ini diperkuat dalam UU 44/2009 tentang Rumah Sakit.

Adapun UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan BPJS Kesehatan juga diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan promotif dan preventif.

Timboel Siregar selaku Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar menilai program promotif dan preventif di BPJS Kesehatan belum digarap serius. Timboel mengatakan bila membaca alokasi anggaran dan realisasinya, terlihat program ini belum maksimal dilaksanakan. Alokasi angaran program promotif dan preventif oleh BPJS Kesehatan pada 2017 hanya sebesar Rp417,96 miliar atau sekitar 0,47% dari anggaran biaya manfaat pelayanan kesehatan pada 2017, yang sebesar Rp87,22 triliun.

BPJS Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan pesertanya secara komprehensif, mulai dari:

  • Promotif dan preventif
  • Kuratif (pengobatan)
  • Rehabilitatif (pemulihan kesehatan)

Pelayanan kesehatan bisa diberikan atas indikasi medis (bukan keinginan peserta), BPJS tidak memandang berat ringannya suatu penyakit atau diagnosa.

Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:

Penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana dan skrining kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.19 tahun 2016 dijabarkan sebagai berikut:

  • Penyuluhan kesehatan perorangan

meliputi paling sedikit Pennyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

  • Pelayanan Imunisasi rutin

meliputi pemberian jenis imunisasi rutin sesuai dengan ketentuan perdaftaran perundang-undangan.

  • Pelayanan keluarga berencana

meliputi konseling, pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi dan tubektomi, bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

  • Pelayanan skrining kesehatan

diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan diatur dengan peraturan Menteri.

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.